Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini Menteri pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, beserta jajarannya menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI membahas penetapan akhir pelaksanaan Ujian Nasional 2010 dan keputusan anggaran Ujian Nasional (UN) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/1) malam.
Dalam paparannya Mendiknas menyampaikan bahwa sebenarnya sudah dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana amanat dari hasil peputusan di pengadilan yaitu: Yang pertama, tentang Peningkatan Kualitas Guru."Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, angka-angka yang terkait dengan budget sudah ada disitu yaitu pemenuhan persyaratan guru sebagaimana diamanatkan oleh UU guru dan dosen yaitu minimal S1, kemudian Sertifikasi dan training-training yang telah dilakukan termasuk juga yang didalamnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan jadi itu semua adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas guru", terang Mendiknas.
Kedua yaitu mengenai Sarana dan Prasarana yang menyangkut renovasi maupun pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, baik laboratorium bahasa, komputer dan lain-lain.
Ketiga yaitu upaya untuk perbaikan pelaksanaan UN itu mulai yang pertama adalah pembuatan soalnya sendiri. Kedua adalah penggandaan nantinya dengan memasukkan fungsi security yang lebih terjamin lagi. Ketiga adalah distribusi soalnya. Keempat adalah pelaksanaan pada hari H nya sendiri dengan melibatkan perguruan tinggi tidak hanya sebagai pemantau independen dan seterusnya.
"Dan yang tidak kalah penting adalah dua aktivitas setelah hari H nya itu sendiri yaitu evaluasinya sendiri dan tindak lanjut dari evaluasi itu. Kami bersepakat di diknas bahwa evaluasi itu bukan hanya sekedar menentukan kelulusan dari si A atau si B nya tetapi untuk intervensi kebijakan berikutnya", tambah Mendiknas.
Dalam Rapat kerja tersebut hadir delapan fraksi yang saling memberikan pandangan tentang pelaksanaan UN 2010. Dari delapan fraksi yang hadir, hanya Fraksi PDI Perjuangan dan PKS yang menyatakan menolak Ujian Nasional 2010 dilaksanakan.
"Komisi X menyepakati bahwa Ujian Nasional dapat dilaksanakan dengan catatan, ada dua fraksi yang menolak yaitu fraksi PDIP dan PKS serta pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan perbaikan dalam upaya mengurangi kebocoran soal dan lain-lain", kata pimpinan Panja, Rully Chairul Azwar dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).
Fraksi Demokrat, Golkar, PKB, PPP, PAN dan Gerindra menyetujui bahwa UN dilaksanakan dengan berbagai catatan dan syarat-syarat bahwa perbaikan pelaksanaan dilakukan pada Maret 2010 dan berbagai usulan perbaikan pada pelaksanaan UN 2011.
Untuk itu, keenam fraksi masing-masing juga menyatakan agar tanda "bintang" pada anggaran UN segera dicabut atau diloloskan.
Sumber: (AND) -Sidiknas-
